Revisi Undang-undang dan Vandalisme Konstitusional

REVISI undang-undang dalam suatu negara bukan barang haram. Bahkan, dalam kondisi tertentu, revisi undang-undang wajib dilakukan.

Revisi undang-undang merupakan proses lazim dan normal dalam sistem ketatanegaraan. Namun, revisi undang-undang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan tata negara yang bersifat fundamental.

Revisi suatu undang-undang tidak sepatutnya dilakukan semata-mata untuk mewadahi kepentingan di luar tujuan utama bernegara, agar terhindar dari “vandalisme konstitusional.”

Vandalisme konstitusional adalah praktik revisi undang-undang yang sah, tapi merusak “properti demokrasi” karena dilakukan demi kepentingan terbatas, bukan kepentingan negara jangka panjang.

Vandalisme konstitusional memang tampak rapi, karena dikemas dalam prosedur legislasi legal, tetapi penuh jebakan. Revisi dilakukan dengan mengganti atau menambah pasal-pasal penting demi kepentingan sementara.

Baca juga: RUU TNI: Demokrasi Terkunci di Barak