Prabowo Instruksikan Perampingan Komisaris BUMN, Wajib Diisi Profesional

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar struktur komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirampingkan. Jabatan tersebut juga harus diisi oleh para profesional.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025) sore.

“Terkait dengan struktur manajemen BUMN perbankan sekarang, itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah komisarisnya dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” kata Airlangga.

Baca juga: Prabowo Akui Komisaris dan Direksi Bank BUMN Terlalu Gemuk

Struktur Lebih Efisien dan Sesuai Kebutuhan

Airlangga menegaskan bahwa komposisi komisaris di tiap BUMN akan disesuaikan dengan kebutuhan emiten. Jumlah komisaris yang sebelumnya lebih besar akan dipangkas agar lebih efisien.

“Baik dari direksi maupun komisarisnya, jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya. (Komposisi) akan disesuaikan dengan kebutuhan, tapi dibandingkan yang sebelumnya lebih gemuk, sekarang lebih ringkas,” jelasnya.

Meski demikian, perampingan ini tidak akan mencakup jabatan yang diisi oleh perwakilan pemerintah dalam perusahaan tersebut.

Airlangga menekankan bahwa perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait tetap akan berada dalam struktur manajemen BUMN tertentu, seperti perwakilan dari Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia (BI).

Baca juga: Prabowo Minta Komisaris BUMN Dirampingkan, Diisi Orang Profesional

“Ya itu arahannya kan harus diisi oleh orang-orang profesional. Jadi, kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga untuk BRI dari unsur kementerian teknis UMKM, itu sudah ada,” tambahnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN, terutama di sektor perbankan, benar-benar diisi oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Prabowo menilai bahwa struktur manajemen di BUMN perbankan selama ini terlalu besar dan kurang efisien.

“Baik dari direksi maupun komisarisnya, jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya,” kata Airlangga.

Sebagai contoh, ia menyebut jajaran direksi dan komisaris di Bank Mandiri dan BRI yang selama ini diterima dengan baik oleh investor karena memiliki komposisi yang lebih efisien dan profesional.

Baca juga: Luhut Ungkap Prabowo Segera Temui Analis Pasar Modal untuk Bahas Iklim Investasi

Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih efektif dan kompetitif di pasar global

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Adhyasta Dirgantara, Fika Nurul Ulya | Editor: Robertus Belarminus)