KOMPAS.com - Pembongkaran beberapa ruang kelas di Gedung C dan D Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pajajaran, Kota Bandung, terjadi pada Rabu (15/5/2025), bertepatan dengan pelaksanaan ujian kenaikan kelas.
Ruang-ruang ini rencananya akan dialihfungsikan untuk Sekolah Rakyat, program yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Padahal, sekolah tersebut memiliki nilai sejarah penting dan telah berdiri sejak tahun 1901, jauh sebelum Indonesia merdeka.
Menurut Wakil Ketua Komite Orangtua SLB Negeri Pajajaran, Tri Bagyo, pihak sekolah dan orangtua telah menerima surat pemberitahuan untuk mengosongkan ruang kelas per 15 Mei 2025.
Baca juga: Jamin Pembelajaran Siswa SLB Negeri Pajajaran Tetap Berjalan, Sekda: Lancar dan Aman
Komite kemudian mengajukan permohonan penangguhan karena para siswa sedang mengikuti ujian.
"Kami minta kami melayangkan surat lewat kepala sekolah penangguhan. Menurut lisan dijawab boleh sampai tanggal 23, tapi lewat WA (aplikasi WhatsApp)," kata Tri.
Meskipun ada janji secara lisan bahwa ruang kelas dapat dipakai hingga 23 Mei, proses pembongkaran tetap dilakukan pada tanggal 15 Mei. Hal ini membuat para murid dan orangtua terkejut dan kebingungan.
"Kami kaget. Dalam waktu yang mendesak, kami harus mengosongkan. Anak-anak sedang ujian, kami tidak tahu harus belajar di mana," ujar Tri.
Baca juga: Viral SLB Pajajaran Dibongkar, Dedi Mulyadi: Bukan Digusur, tapi Dibagusin
SLB Negeri Pajajaran sendiri memiliki 111 siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus ganda. Pembongkaran sembilan ruang kelas di Gedung C dan D membuat hanya tersisa tiga ruang di Gedung A, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif.
Sebagai solusi sementara, para siswa akan dipindahkan ke SLB Cicendo mulai Senin (19/5/2025). Namun, komite orangtua menyatakan tidak ada kepastian mengenai durasi penempatan sementara ini.
"Yang ditawarkan malah yang ke Cicendo, itu malah kita enggak tahu sampai kapan karena tidak ada garansi setelah ini selesai," jelas Tri.
Tri juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan, mengingat Menteri Sosial sebelumnya menjanjikan hibah kompleks Wyata Guna sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan penyandang disabilitas.
Baca juga: Klarifikasi Kemensos soal Isu Bongkar SLB Negeri Pajajaran Bandung untuk Sekolah Rakyat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembongkaran bukan untuk menggusur SLB, melainkan sebagai bagian dari renovasi yang dibiayai oleh Kementerian PUPR.
"Jadi gini, sebenarnya bukan dibongkar diganti Sekolah Rakyat. SLB itu ada alokasi anggaran dari Kementerian PU. Kemudian dibangun Sekolah Rakyat," kata Dedi.
Ia memastikan bahwa SLB tetap berada di lokasi yang sama setelah renovasi selesai.